Pemprov Jabar Langsung Bentuk Satgas untuk Bantu Tenaga Honorer

Pemprov Jabar Langsung Bentuk Satgas untuk Bantu Tenaga Honorer - GenPI.co JABAR
Pemprov Jabar Langsung Bentuk Satgas untuk Bantu Tenaga Honorer. Foto: (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jabar

Wakil Ketua FKHF Jabar Saeful Anwar mengatakan, honorer nakes maupun non nakes saat ini tengah bingung karena hampir 75 persen pegawai yang bekerja di fasilitas kesehatan saat ini berstatus honorer atau non ASN.

“Kami ingin memperbaiki nasib tidak hanya sekedar non ASN atau sekedar honorer, tetapi PPPK,” kata Saeful seusai audiensi Pemprov Jawa Barat di Gedung Sate, Selasa (9/8).

Saeful mengatakan, Peraturan Presiden (PP) nomor 49 tahun 2019 tentang penghapusan tenaga honorer untuk masuk ke formasi PPPK membuat nasibnya terancam.

BACA JUGA:  Ridwan Kamil Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sedang OTW Jabar

Dalam PP 99 ayat 1, lanjut dia, disebutkan tidak boleh ada pegawai non ASN dalam institusi pemerintah daerah, sementara puskesmas dan RSUD masih banyak yang berstaus BLUD.

“Kenyataannya pemerintah daerah tidak bisa mengakomodir karena keterbatasan biaya. Karena pusat melimpahkan semuanya kepada daerah,” ujar dia.

BACA JUGA:  Nasib Tenaga Honorer Di Ujung Tanduk Bupati Cianjur Ikut Bingung

Dia menyatakan, banyak tenaga honorer di Jabar yang masih merasa kebingungan dengan nasibnya, karena pemerintah belum memberikan solusi terkait permasalahan ini.

Sementara, pemerintah daerah pun saat ini tidak bisa diseragamkan lantaran alokasi anggarannya berbeda-beda.

BACA JUGA:  Tenaga Honorer Dihapus, DPRD Kota Bogor Khawatir karena Hal Ini

“Tolong pemerintah pusat memikirkan juga kemampuan daerah di dalam penggajian, di dalam penganggaran. Guru honorer beberapa tahun lalu mereka diangkat menjadi ASN, bahkan sebagian ada yang tertunda masalah penggajian karena dibebankan kepada daerah,” jelas dia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya