GenPI.co 
GenPI.co Jabar - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur kebingungan untuk menyalurkan atau tetap memperkerjakan tenaga honorer karena minimnya badan usaha milik daerah (BUMD).
Bupati Cianjur Herman Suherman berharap pemerintah pusat bisa memberikan solusi untuk membantu menyalurkan tenaga honorer.
Saat ini, kata Herman, Pemkab Cianjur hanya memiliki empat BUMD saja, yakni PDAM Tirta Mukti, LPK, BPR, dan BUMD Sugih Mukti.
BACA JUGA: Tenaga Honorer Dihapus, DPRD Kota Bogor Khawatir karena Hal Ini
Permasalahan yang harus dihadapi BUMD milik Pemkab Cianjur tersebut adalah karyawan saat ini masih berlebih, sehingga tidak bisa menabah pegawai baru.
"Kalau mengacu pada usulan Mendagri RI, meminta kepala daerah menyalurkan pegawai honorer yang tidak lolos seleksi penjaringan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke BUMD akan sulit dilakukan," kata Herman di Cianjur, Sabtu (30/7).
BACA JUGA: BPSDM Jabar Sebut Posisi ini Tidak Akan Diisi Tenaga Honorer
Dia menuturkan, sebagian peserta seleksi PPPK saat ini merupakan tenaga pendidikan atau guru dan tenaga kesehatan.
Kondisi itu membuat Pemkab Cianjur kesulitan untuk menyalurkan ke BUMD karena keahlian atau disiplin ilmunya berbeda.
BACA JUGA: Penghapusan Tenaga Honorer Jadi Kiamat Kecil Bagi Pemda
Herman menambahkan, setiap dinas di Cianjur saat ini membutuhkan tenaga honorer untuk guru dan tenga kesehatan.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Nasib Honorer di Cianjur Terombang-ambing, Bupati Herman Mengeluh
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
