GenPI.co Jabar - Ponpes Al-Zaytun menjadi sorotan publik. Kontroversi kerap menyertai pesantren di Indramayu tersebut.
Belum lama ini, pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut didemo Forum Indramayu Menggugat (FIM) yang menduga ajarannya sesat.
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat Rafani Achyar tidak menampik bahwa Ponpes Al-Zaytun penuh dengan polemik. Bahkan, itu sudah terjadi sejak dulu.
Dahulu Ponpes Al-Zaytun pernah dikaitkan dengan kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Isu tersebut muncul sekitar Tahun 2000-an.
Saat itu, pesantren ini diduga terafiliasi dengan NII. Namun, peneliti kesulitan untuk membuktikan secara konkret. Pihak Ponpes Al-Zaytun disebut sangat lihai meskipun indikasinya ada.
“Dulu sebelum kontroversi pemahaman agama, baru sekarang. Makanya MUI cepat merespons. Dulu yang ramainya isu afiliasi dia (Ponpes Al-Zaytun) kepada NII,” kata Rafani, Sabtu (17/6).
Pihak ponpes disebut tidak kooperatis ketika itu, sehingga peneliti sedikit kesulitan.
“Kemudian banyak yang melakukan penelitian memang agak susah, mengetahui keterlibatan dia secara konkret, walaupun indikasi sudah ada. Ini mungkin kelihaian pimpinan Al-Zaytun,” katanya.
Belakangan, nama Ponpes Al-Zaytun kembali mencuat dengan kontroversi yang dikeluarkan.
Salah satunya yang sempat viral, yakni jemaah wanita ditempatkan di saf terdepan ketika salat, bahkan ada yang dijadikan sebagai Imam dan Khatib.
Tidak hanya itu, kontroversi lainnya, yakni zina diperbolehkan asalkan ada tebus biaya dengan uang.
“Banyak kontroversi, yang terakhir itu zina boleh asal ditebus, menganggap Indonesia tanah suci yang disamakan dengan Tanah Haram di Makkah, salah Idulfitri perempuan diletakan di saf terdepan, bahkan jadi imam dan khatib,” katanya.
Rafani mengaku telah melakukan komunikasi dengan pengurus pusat untuk segera mengambil tindakan atas kontroversi tersebut.
Dia berharap tidak ada kegaduhan mengingat sebentar lagi Pemilu. MUI Jabar khawatir Jawa Barat kondusivitasnya terganggu menjelang tahun politik.
“Sudah, kami komunikasi dengan pusat untuk segera melakukan tindakan yang silutif. Kalau tidak, pimpinan Al-Zaytun (Panji Gumilang) terus mengeluarkan pernyataan kontroversial, yang berakibat menimbulkan kegaduhan,” terangnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengambil keputusan terkait Ponpes Al-Zaytun. Hal itu menyusul MUI Jabar yang merekomendasikan agar Gubernur Jabar segera menegur Ponpes Al-Zaytun.
“Jadi, wilayah fiqih itu ada di wilayah Majelis Ulama Indonesia, jadi kami sedang berkoordinasi. Kami menunggu fatwa dari MUI,” katanya di Bandung, Jumat (16/6).
“Kira-kira kalau fatwanya menyatakan harus ada tindakan secara keagamaan maka pemerintah Jabar akan melakukan sebuah ukuran karena urusan agama, kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan, keamanan itu wilayah pemerintah pusat,” sambungnya.
Kang Emil mengungkapkan, harusnya yang pertama kali turun menangani masalah ini Kementeria Agama. Akan tetapi jika telah menyangkut keamanan daerah, maka Pemerintah Daerah (Pemda) ikut berurusan.
“Jadi yang harus turun pertama itu Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenag sesuai peraturan perundung-undangan. Tapi urusan kondusifitas, menjaga keamanan dan demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah, tapi urusan kurikulum konten dakwah, fiqih, fatwa itu urusan Kemenag, jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait dengan permintaan MUI, dia menyebutkan segera menggelar rapat. “Saya akan rapatkan tindakan apa yang akan kami lakukan,” ujarnya. (mcr27/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News