GenPI.co Jabar - Presiden Joko Widodo ingin mengatur perusahaan platform asing agar memiliki tata kelola yang baik.
Dengan begitu, hal tersebut dapat menjadikan industri pers menjadi lebih sehat dan kuat.
Untuk itu, ia meminta pers Indonesia diperkuat sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa.
Sehingga, lanjutnya, pers tetap berselancar di tengah perubahan dan era transformasi digital.
"Transformasi digital dalam ekosistem industri pers diperlukan untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat," katanya.
Hal itu ia katakan dalam sambutan secara daring di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (9/2).
Karena itu, ia pun mendorong adanya penataan ekosistem industri pers.
Sehingga tercipta iklim kompetisi yang seimbang di antara media-media arus utama dengan platform digital asing.
Jokowi menawarkan tiga opsi tentang regulasi publisher rights, yakni dengan membentuk undang-undang (UU) baru.
“Kami serahkan kepada PWI dan Dewan Pers agar regulasi itu segera bisa kita selesaikan,” ujarnya.
Hal itu untuk merevisi undang-undang terkait industri media yang sudah ada atau yang tercepat yaitu menerbitkan peraturan pemerintah (PP).
“Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditentukan. Apakah UU baru, revisi UU lama, atau memakai PP,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan draft regulasi publisher right sejak Oktober 2021.
“Memang jelasnya belum sempurna namun sekarang bola di tangan pemerintah,” ujarnya.
Atal berharap draft regulasi itu bisa direalisasikan karena hanya menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah.
Selain itu, ia juga berharap Jokowi dapat menginstruksikan kementerian terkait untuk memproses regulasi tersebut.
“Kalau bola di tangan pemerintah jadi Bapak Presiden tinggal tentang pakai kaki kiri atau kanan,” tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News