GenPI.co Jabar - Sebanyak 10.179 usulan pembangunan yang tertuang dalan rencana kerja perangkat daerah pada 2023 diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Cucu Sri Hartini, mengungkapkan usulan pembangunan yang diterima olehnya berasal dari musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, pokok pikiran legislatif, serta masukan forum konsultasi publik.
"Totalnya ada 10.179 usulan, berasal dari musrenbang tingkat desa dan kelurahan, lebih dari 9.000 pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD serta berbagai saran dan masukan dari forum konsultasi publik," kata Cucu di Cikarang, Jabar, Jumat (4/3/2022).
Cucu menambahkan, pihaknya meminta kepada dinas teknis untuk bisa merealisasikan usulan yang ada berdasarkan skala prioritas.
Sebab jika pembiayaan sepenuhnya berasal dari APBD Kabupaten Bekasi, maka tidak akan mampu memenuhi usulan pembangunan itu.
"Usulan pembangunan itu sangat besar, sementara APBD kita terbatas dan itu juga digunakan untuk belanja pegawai. Ditambah lagi, penurunan pendapatan kita, makanya perencanaan ini perlu dikaji kembali sesuai prioritas," katanya.
Dari usulan yang ada, Cucu mengatakan masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur kewilayahan seperti jembatan, drinase, pembangunan jalan, hingga sarana pendidikan serta kesehatan.
"Kita paparkan usulan masyarakat dari dinas teknis, pokok pikiran, pendanaan. Bagaimana rencana penganggaran, kegiatan hingga selama empat tahun ke depan dari 2023-2026. Kita juga susun rencana strategis untuk tahun yang sama," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, mengungkapkan pemerintah daerah memiliki tiga fokus utama proyek strategis daerah tahun 2023-2026.
Ketiganya adalah sektor prasarana wilayah, perekonomian, serta sumber daya manusia.
Saat ini, pihaknya masih memprioritaskan usulan program dan kegiatan untuk rencana kerja perangkat daerah 2023 berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan keterkaitan capain indikator kinerja daerah.
Dia menuturkan, Pemda saat tahapan penerimaan usulan telah menerima masukkan dari harapan, aspirasi, saran, dan keluhan dari masyarakat.
Dedy juga meminta kepada perangkat daerah agar cermat serta mengakomodasi setiap usulan agar tepat guna serta tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.
"Forum perangkat daerah menjadi awal penyempurnaan rencana pembangunan daerah 2023-2026, sekaligus sinkronisasi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 berdasarkan usulan masyarakat," kata dia. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News