Suara Lantang DPRD Kota Bogor Soal Minyak Goreng, Isinya Menohok

GenPI.co Jabar - Relaksasi harga minyak goreng kemasan yang dilakukan pemerintah pusat dinilai tidak banyak menolong ketersediaan minyak goreng.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Atang Trisnanto di Kota Bogor, Selasa (28/3).

Menurutnya, instrumen kebijakan yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tidak akan banyak keadaan jika harga minyak goreng diserahkan ke mekanisme pasar.

BACA JUGA:  DPRD Kota Bogor Sentil Pemkot Soal Amburknya SDN Ciheulet 2

“Buktinya harga langsung melonjak sekitar Rp24.000 per liter bahkan lebih,” ujarnya.

Atang menilai, jika data Kemendag menyebutkan stok minyak goreng melimpah, tidak mungkin harga bakal meningkat tajam dalam waktu hitungan hari hingga memasuki Ramadhan.

BACA JUGA:  Stok Vaksin Penguat di Kota Bogor Habis, Pemkot Ambil Langkah Ini

Ditambah, minyak goreng curah yang disubsidi juga didapati kosong di pasar tradisional.

Hal itu karena pedagang dan agen yang dibatasi stok-nya, hanya mampu menyediakan bebas minyak goreng bagi pelanggannya bukan masyarakat umum.

BACA JUGA:  11 Rumah di Kota Bogor Hangus Terbakar, Begini Nasibnya

Atang mengatakan, jika terjadi masalah di distribusinya, mudah bagi pemerintah untuk menelusuri jika dilakukan serius karena jalur distribusi mudah diketahui jalurnya.

Ia menyebutkan jika hal tersebut menjadi ironis karena Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, namun bermasalah dalam memenuhi minyak goreng. (Ant)