GenPI.co Jabar - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum mendapat petunjuk dari pemerintah pusat soal pembagian bantuan langsung tunai (BLT) kepada 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL).
“Belum ada informasi dan arahan resmi ke kami tentang hal itu,” ujar Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bandung Atet Dendi Handiman, Minggu (3/4).
Atet menambahkan, saat ini PKL yang ada di Kota Bandung berjumlah 2,5 juta.
Hanya saja, dia belum tahu apakah 2,5 juta PKL itu akan mendapat BLT tersebut tersebut atau tidak.
Sebelumnya, pemerintah pusat berencana memberikan BLT kepada PKL yang menggunakan minyak goreng untuk memasak makannya.
Dengan BLT ini, diharapkan beban PKL bisa sedikit berkurang, mengingat sedang tingginya harga minyak goreng.
Keputusan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (1/4).
“Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” kata Jokowi dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) RI.
Jokowi menerangkan, bantuan ini akan disalurkan kepada keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.
“Bantuan ini akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar BPNT dan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ujarnya.
Bantuan ini akan diberikan seebsar Rp 100.000 setiap bulannya. Bantuan diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni serta dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp 300.000.
“Saya minta Menteri Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI, serta Polri berkoordinasii, agar pelaksanaan penyaluran bantaun ini berjalan baik dan lancar,” terangnya. (mcr27/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News