GenPI.co Jabar - Layanan "buy the service" (BTS) Biskita Trans Pakuan sempat mendapat pandangan miring karena dinilai hanya untuk mencari untung bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan Biskita Trans Pakuan murni untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan sistem subsidi.
"Banyak yang tidak paham tentang ini. Kita satu mindset dulu tentang ini, untuk melayani publik," ujarnya di Pasen Sri Bima Balai Kota Bogor, Senin (4/4/2022).
Bima menuturkan, Pemkot Bogor yang diwakili oleh Perumda Trans Pakuan denan Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kojari) akan mendapatkan subsidi pemerintah pusat.
Sebab, lanjut Bima, sistem yang digunakan adalah kerja sama operasional (KSO) untuk perjalanan bus dengan sistem BTS.
Nantinya, subsidi bakal diberikan berdasarkan perhitungan jumlah perjalanan bus dalam satu satu koridor yang ditentukan.
Adapun yang memberikan subsidi adalah Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Bima menjelaskan, Pemkot Bogor dan perusahaan pengelola angkutan bus Biskita Transpakuan tidak akan mendapat subsidi dari anggaran tertentu.
Subsidi akan diberikan usai bus beroperasi dengan target ritase yang ditentukan melalui e-katalog setiap hari.
"Jadi yang bertanya untung tidak paham soal ini," ujarnya.
Bima juga meminta kepada media massa untuk turut membantu menginformasikan bahwa Biskita Transpakuan bukan hanya digunakan untuk berwisata.
Namun Biskita Trans Pakuan telah berhasil menarik minat masyarakat untuk menggunakannya saat berangkat dan pulang kerja.
Kota Bogor yang dikenal dengan julukan 1.000 angkutan kota (angkot) kini sudah mulai memudar seiring perbaikan saran transportasi publik.
Salah satunya adalah dengan menggantikan angkot menjadi Biskita Trans Pakuan lewat komposisi 3:1 atau tiga angkot menjadi satu bus.
Selain itu, minat masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi Biskita Trans Pakuan sudah mencapai 50 persen dan masih digratiskan.
"Dari load factor (muat penumpang) menunjukkan terus ada peningkatan, khususnya di jam pagi dan sore hari, sehingga ini positif," ujarnya.
Sebelumnya, muncul pertanyaan dari Komisi II DPRD Kota Bogor terkait status Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang kini dalam proses menjadi Perumda Trans Pakuan
Komisi II DPRD Kota Bogor sempat memanggil dua kali kepada direktur perusahaan tersebut Lies Permana Lestari sebanyak dua kali.
Dalam rapat terbatas yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Darmawansyah dewan ingin tahu bentuk kerja sama dan pembagian hasil antara PDJT dan Kojari.
Mereka juga sempat mempertanyakan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab terhadap tunggakan sejumlah pembayaran periode sebelumnya dari PDJT. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News