Ribuan Mahasiswa Se-Bogor Raya Beri Warning untuk Presiden Jokowi

GenPI.co Jabar - Presiden Joko Widodo mendapat enam ultimatum dari ribuan mahasiswa se-Bogor Raya, Jumat (8/4/2022).

Aliansi "Gerakan Bogor Menggugat Istana" yang menggelar aksi unjuk rasa di sekitaran Istana Bogor itu terdiri dari 22 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor Raya.

Presiden Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor, Ardian Fatkhurohman, mengatakan, ketidak puasaan terhadap kinerja pemerintah Presiden Jokowi membuatnya turun ke jalan.

BACA JUGA:  Demi Ayang, Pemilik Jembatan di Karawang ini Beli Pajero Sport

Selain itu, dia menyebut aksi ini merupakan akumulasi dari kekecewaan mahasiswa serta masyarakat terhadap banyaknya masalah yang terjadi akhir-akhir ini.

Mulai dari kenaikan BBM non-subsidi, mahal dan langkanya minyak goreng, penundaan pemilu, hingga wacana mengamandemen UUD untuk memuluskan jalan bagi  Presiden Jokowi menjabat satu periode lagi.

BACA JUGA:  Persib Ambil Jalan Berbeda dengan Klub Lain Saat Rekrut Pemain

“Tidak hanya itu, rencana pemindahan Ibu Kota Baru juga ugal-ugalan, seharusnya pemerintah bisa lebih fokus pada pemulihan ekonomi usai dihantam pandemi Covid-19,” tuturnya, Jumat (8/4).

Selain mahasiswa, Gerakan Bogor Menggugat Istana pun mengajak elemen masyarakat untuk menuntut enam poin kepada pemerintah.

BACA JUGA:  Polda Jabar Awasi Persediaan dan HET Minyak Goreng, Ini Hasilnya

“Pertama, Gerakan Bogor Menggugat Istana menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode,” jelasnya.

Lalu poin kedua, Presiden Jokowi harus mengeluarkan pernyataan secara resmi menolak perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode.

Poin ketiga, Presiden Jokowi segera memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat dengan harga murah serta mencopot Menteri Perdagangan.

Keempat, Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang UU-IKN karena memiliki potensi untuk merusak ekologis serta konflik agraria.

Pada poin kelima, pemerintah harus segera memastikan ketersediaan BBM bersubsidi serta menurunkan BBM non-subsidi.

Terakhir atau keenam, PPN yang naik harus dikembalikan ke nilai semula lantaran bisa membuat bahan pokok naik.

“Dengan enam tuntutan tersebut, kami memberikan waktu kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan penyataan resmi dalam kurun waktu 3x24 jam. Jika dalam kurun waktu yang ditetapkan tidak ada tanggapan, maka kami siap kembali menggeruduk Istana Bogor dengan jumlah pasukan yang berlipat ganda,” tutupnya. (mcr19/jpnn)