Pengamat Ekonomi Kritik Pemprov Jabar karena 17 Daerah Miskin

10 April 2022 12:30

GenPI.co Jabar - Pengamat Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Setia Mulyawan memberikan pandangannya terkait bertambahnya daerah dengan kategori kemiskinan esktrem di Jawa Barat pada tahun 2022.

Surat Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden nomor: B-38/KSN/SWP/KK/04.01/02/2022 tertanggal 25 Febuari 2022, menyatakan ada 17 daerah di Jabar yang masuk kategori tersebut.

Jumlah tersebut naik signifikan dari tahun 2021 karena pada saat itu, daerah yang masuk ke kategori kemiskinan ekstrem hanya lima.

BACA JUGA:  Mahasiswa UIKA Beri Waktu 48 Jam bagi Presiden Jawab 6 Tuntutan

“Ini ada program pembangunan jangka panjang yang sepertinya harus dievaluasi. Sehingga simpul-simpul ekonomi selama ini hanya terjadi di daerah perkotaan dan masyarakat dari kampung cenderung urban, pindah ke kota karena di daerahnya sendiri tidak ada lahan penghasilan,” kata Setia, Sabtu (9/4).

Dia mengimbau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sebaiknya menghindari pembangunan yang hanya dilakukan di pusat kota saja.

BACA JUGA:  Tanggapan Bima Arya Tentang Aplikasi Minyak Goreng Pemprov Jabar

Sementara di daerah yang jauh dari pusat kota, tidak dilakukan pembangunan.

Selain itu, dia menilai masyarakat pedesaan masih memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap perkotaan.

BACA JUGA:  Polisi Pantau Distribusi BBM di Karawang, Ini Tujuannya

Walaupun dalam beberapa waktu terakhir, banyak program dari pemerintah yang bertujuan mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Maka dari itu, dia menilai sentralisasi yang terjadi saat ini harus segera dipecah ke berbagai daerah.

Hal ini supaya masyarakat bisa mendapat penghasilan tinggi tanpa harus pergi ke perkotaan.

“Ketika di daerah episentrum ekonomi mengalami gangguan, maka dengan sendirinya bawa efeknya ke kampung. Ini diakibatkan pembangunan yang terkonsentrasi di daerah perkotaan saja.” Tambahnya.

Setia menuturkan, masyarakat seolah dibius dengan pembangunan yang sudah sudah dilakukan oleh pemerintah.

Padahal masih ada 17 daerah yang perlu mendapat perhatian agar keluar dari kategori kemiskinan ekstrem.

“Kemiskinan ekstrem itu kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi. Mereka tidak bisa sekolah, mereka tidak bisa menikmati air misalnya, itu kan dasar, itu sesuatu yang membuat kita terhenyak lah harus ada sesuatu yang diperbaiki dari apa yang kita lakukan selama ini,” ungkapnya.

Setia pun mengajak kepada masyarakat dan pemerintah untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerah.

Sehingga masyarakat pedesaan tak perlu pergi ke kota untuk mendapatkan penghasilan yang besar.

“Ini harus menjadi kesadaran bersama, mari kita tumbuhkan kembali simpul-simpul pertumbuhan ekonomi di pelosok-pelosok perkampungan, sehingga pelosok ini menjadi sentra pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

“Jangan pembangunan itu digiring untuk membangun pembangunan di perkotaan atau infrastruktur terstruktur yang penikmatnya hanya dirasakan orang-orang perkotaan, karena mereka yang tinggal di pelosok tidak kena efek dari pada pembangunan tersebut,” tegasnya. (mcr27/jpnn)

 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Ferdyan Adhy Nugraha
Pengamat   Ekonomi   Pemerintah   Provinsi   Pemprov   Jabar  

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co JABAR