GenPI.co Jabar - Aliansi Mahasiswa Jabar Menggugat (AMJM) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Menggunakan jaket almamater dari kampusnya masing-masing, mereka menuntut beberapa hal kepada pemerintah pusat.
Juru bicara (Jubir) AMJM, Agung Andrian mengatakan, aksi unjuk rasa ini ditujukkan kepada pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
"Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan periodisasi presiden ini sangat jelas melanggar amanah konstutusi yang terkandung dalam amandemen 1 Pasal 7 UUD 1945," kata Agung dalam keterangannya, Senin (11/4/2022).
Menurut Andrian, apa yang dikemukakan oleh beberapa pihak terkait penundaan pemilu tidak masuk akal.
Termasuk dalih penundaan pemilu digunakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, kepuasan kinerja, dan aspirasi segelintir pelaku ekonomi.
"Bahkan dalam banyak hal pemilu justru menghidupkan kembali denyut ekonomi kelas menengah ke bawah. Jika penundaan pemilu ini sampai dibahas di meja DPR RI dan MPR RI untuk diubah, maka kami pastikan bahwa demokrasi Indonesia dibegal oleh oligarki," jelasnya.
Lalu kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan pajak PPN 11 persen menjadi hal yang membuat AMJM begitu gusar.
Sebab dengan naiknya dua hal tersebut, bahan-bahan pokok serta jenis barang dan jasa lain ikut terkerek harganya.
Selain itu, kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir menjadi isu yang dibawa oleh AMJM dalam tuntutannya.
"Negara harus mampu untuk memantau tata niaga distrubusi barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia. Kami tidak lagi kemudian disuguhkan dengan kalikong para cukong yang berselingkuh dengan kepolisian dan perangkat Kementerian Perdagangan," jelasnya.
Dengan alasan itu, Agung dan rekan-rekannya yang lain turun ke jalan dengan maksud untuk membawa tuntutan agar didengan oleh Presiden Jokowi.
Terutama soal penolakan dari masyarakat dan mahasiswa untuk penundaan pemilu dan perpanjangan tiga periode masa jabatan Presiden Jokowi.
Mereka juga meminta kepada Kapolri untuk memantau para anggotanya ketika sedang bertugas dengan seksama.
Mereka ingin pihak kepolisian meninggalkan cara-cara lama yakni berbuat represif ketika mengendalikan massa.
Bukan hanya itu, polisi yang melakukan pelanggaran HAM harus ditindak secara tegas dan tepat.
"Perbaiki segera tata niaga produk barang dan jasa di Indonesia sampai pasar dan harganya seimbang sesuai dengan kemampuan rakyat. Tegakan reformasi agraria sejati dengan distribusi lahan, dan berikan hak pendidikan untuk mahasiswa belajar tatap muka," jelasnya. (mcr27/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News