GenPI.co Jabar - Mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (14/4) menyampaikan enam tuntutan kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Tuntutan ini diterima dan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ahmad Ru’yat saat melakukan audiensi bersama mahasiswa, yang masih bertahan di halaman gedung hingga malam hari.
“Menolak perpanjangan masa jabatan tiga peride dan menolak penundaan pemilu,” kata Ru’yat didampingi anggota dewan Achdar dan Abdul Hadi di Gedung DPRD Jabar, Kamis (14/4).
Selain menolak jabatan presiden tiga periode, para mahasiswa ini juga meminta agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bersubsidi dan PPN 11 persen dibatalkan.
“Jadi (PPN) 105 berlaku kembali,” ujar Ru'yat.
Gabungan mahasiswa se-Jawa Barat itu juga secara kompak menuntut pemerintah membatalkan proyek perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur.
“Keempat, menolak perpindahan ibu kota negara, kelima sampaikan aspirasi ketersediaan pangan yakni kebutuhan masyarakat terutama minyak goreng dengan harga terjangkau dan menolak kenaikan harga minyak goreng,” tuturnya.
Dia juga berjanji setelah ini, pihaknya bakal langsung mengirimkan kesepakatan dengan mahasiswa ke DPR RI.
“Saya sampaikan malam ini langsung, tadi ada yang kurang sesuai yang kami tandatangani sekarang dibuat ulang dan akan diberi nomor, langsung disampaikan ke DPR,” ungkapnya.
Aksi unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari demo mahasiswa yang di gelar pada Senin (11/4).
Pada aksi unjuk rasa ini, ribuan pedemo dari berbagai gabungan mahasiswa itu sempat bertahan hingga pukul 19.00 WIB.
Suasana sempat memanas karena massa aksi meminta kawat berduri yang dipasang untuk dilepas.
Setelah cukup lama menunggu, perwakilan mahasiswa akhirnya masuk ke Gedung DPRD untuk menemui dewan pada pukul 19.45 WIB.
Usai bertemu dan mengirimkan surat tuntutan kepada dewan, mahasiswa membubarkan diri. (mcr27/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News