GenPI.co Jabar - Kebijakan menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar mendapatkan kritikan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat.
Ketua DPD Organda Jabar, Dida Suprinda meminta kepada pemerintah untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut secara rinci.
Selain itu, dia menilai kebijakan tersebut tidak rasional apabila diterapkan untuk angkutan umum juga.
"Kalau itu diberlakukan untuk angkutan pribadi saya setuju, karena yang menggunakan Pertalite itu kebanyakan 80% angkutan pribadi," kata Dida dikonfirmasi, Sabtu (2/7).
"Kalau ini berlaku untuk angkutan umum itu tidak rasional menurut saya. Karena apa? Karena angkutan umum itu menyangkut hajat hidup masyarakat menengah ke bawah," sambungnya.
Dida menambahkan, aturan baru untuk mengubah sistem pembelian BBM bersubsidi harus dipikirkan baik dan buruknya.
Bahkan dia menuding aturan tersebut hanya akal-akalan agar masyarakat beralih ke Pertamax yang lebih mahal.
"Arahnya ke mana pemerintah itu? Apakah ini Pertalite mau digantu dengan Ron 92 atau Pertamax? Sama halnya dulu diganti dengan Premium yang diganti Pertalite," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah selalu beralasan subsidi yang diberikan selama ini kepada BBM terlalu tinggi dan berat.
"Dalihnya pemerintah selalu berat bebannya untuk subsidi. Katanya Pertalite terjamin, tetapi pada kenyataannya kita dibohongi lagi, kan begitu," tegasnya.
Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk memberikan edukasi secara tepat kepada sopir angkutan umum tentang aturan baru ini.
Dia juga setuju aturan ini berlaku, hanya saja untuk kendaraan pribadi, bukan umum.
Dida berharap, tidak pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi angkutan umum.
"Jangan sampai kebutuhan 10 liter, dikasih 5 liter. Ya mampus lah mereka (pemilik atau sopir angkut)," imbuhnya. (mcr27/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News