GenPI.co Jabar - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut menggelar acara Dialog Kebangsaan di Harmoni Hotel, Kamis (30/6) dengan tema "Membangun Moderasi Beragama, Mengelola Keberagaman, Meneguhkan Keindonesiaan".
Dalam dialog kebangsaan tersebut, ada beberapa fakta mengejutkan tentang paham radikal yang menjadi sorotan di Kabupaten Garut dalam beberapa waktu terakhir.
Bahkan, dalam acara tersebut disebutkan 41 dari 42 kecamatan yang ada di Garut sudah terpapar paham radikal.
"Fenomena yang terjadi Garut memang dinamis dan luar biasa. Saya telah menjabat sebagai kepala Kantor Kemenag di 8 daerah di Jabar. Di Garut inilah saya merasakan sungguh luar biasa dinamikanya," ujar Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Garut, Dr. H. Cece Hidayat, M. Si, dikutip dari laman resmi Kanwil Kemenag Jabar, Selasa (5/7).
Selain itu, pada saat Kemenag Garut, pemerintah daerah, MUI, Densus 88, dan para penyuluh agama melaksanakan deklarasi kembalinya warga menjadi WNI setelah terpapar paham radikal, ada fakta yang cukup miris.
Banyak dari mereka yang terpapar paham radikal tidak diwajibkan untuk salat, padahal dalam agama Islam merupakan kewajiban.
"Ada sebuah kejadian yang kami alami. Saat deklarasi 200 warga di Selatan itu, saya berbincang dengan seorang ibu, yang tidak mengakui sebagai WNI. Dia diajari gurunya tidak salat. Sebagai gantinya, cukup membayar infak Rp 25.000. Dijamin akan selamat dan masuk surga. Ini merupakan pembodohan kepada umat," jelas Cece.
Dia menambahkan, keberadaan orang-orang tersebut memang sulit dijangkau seperti berlokasi di pelosok Garut Selatan.
Bahkan ketika mengunjungi daerahnya, perlu beberapa kali naik ojek serta berjalan kaki.
Dengan demikian, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan dan perlu menjadi tanggung jawab semua pihak agar masyarakat tidak dibodohi atau diimingi janji manis.
Sementara itu, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menuturkan, Indonesia menargetkan tahun 2040 akan menjadi pemimpin dunia.
Maka dari itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar mimpi tersebut bisa terwujud.
Stunting yang menjadi permasalahan Indonesia selama ini harus segera dituntaskan agar tak kehilangan sebagian sumber daya manusia berkualitas.
Dia berharap, dengan dialog kebangsaan ini akan muncul sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia ke era kejayaan di tahun 2040.
"Saya punya rasa optimis, membangun sumber daya manusia yang berkualitas itu, salah satunya adalah menyatukan kita sebagai sebuah bangsa. Saya memberikan apresiasi membangun moderasi beragama harus moderat. Umat kita adalah umat pertengahan," tutur Helmi.
Maka dari itu, agama yang dipelajari secara lengkah akan menciptakan moderasi beragama.
Sementara orang yang mempelajari agama setengah-setengah tidak akan menghasilkan apa-apa.
Dalam acara itu, hadir Kepala Kanwil Kementerian Agama Jabar, Drs. H. Ajam Mustajam, M. Si., Wakil Bupati Dr. H. Helmi Budiman, dan jajaran pejabat Forkpinda Garut, perwakilan ormas Islam dan para tokoh berbagai agama.
Pemateri dalam kegiatan tersebut adalah KBP H. Djoni Djuhana, S.I.K., M. Si (Kasatgaswil Jawa Barat Densus 88 AT) dan K.H. Thontowi Djauhari Musaddad, LC., MA.,rais syuriah Pimpinan Cabang NU Garut, sekaligus pengasuh Pesantren Luhur Al-Wasilah di Jalan Cipanas, Tarogong, Garut.
Selain itu, Cece memberikan penghargaan kepada 10 tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berperan aktif, mengajak dan merangkul kembali warga terpapar radikalisme ke pangkuan NKRI.
Mereka yang menerima penghargaan, KH. Hasan Basari (Ketua MUI Kec. Pamengpeuk), Nurul Barkah (Kec. Cibalong), H. Abdaullah (Kec. Cibalong), Hikmat Hidayat S. Pd (Kec. Pendeuy), Usu Sulaeman (Kec. Cikelet), H. Zaenal Arif, S. Ag . M Ud (Ketua MWCNU Kec. Cikelet), Odang Darmawan (Wakil Ketua MWCNU Kec. Cisompet), Asrihuddin S. Pd. (Kec. Cibalong), Khaeruddin (Kec. Cikelet), dan Uban (Kec Cikelet). (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News