Warga Jabar Full Senyum, Kenaikan BBM Disebut Wapres RI Masih Dibahas

GenPI.co Jabar - Warga Jawa Barat bisa sedikit bernapas lega, Wakil Presiden RI Maruf Amin menyatakan rencana kenaikan harga bahan minyak (BBM) masih dalam pembahasan.

"Ini sedang dipikirkan. Jadi masih dalam penggodokan, masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan atau tidak," kata Wapres usai menghadiri Acara Haul Ulama Indonesia Ke-23 Tahun Almarhum Habib Umar Bin Hood Alatas di Depok, Jawa Barat, Sabtu.

Maruf Amin menyebutkan, negara sangat terbebani dengan subsidi yang harus diberikan untuk BBM.

BACA JUGA:  Penimbun BBM Solar di Tasikmalaya dan Indramayu Ditangkap Polisi

Saat ini, negara menyubsidi BBM mencapai Rp 500 miliar sehingga perlu langkah lain yang harus diambil agar tak menjadi masalah.

"Bagaimana supaya ini berjalan dengan baik. Jadi APBN kita bisa menopang, tapi juga tidak kemudian kita sampai tidak mampu memberikan subsidi, dan ini sudah ditetapkan 2023," jelasnya.

BACA JUGA:  Tega, Ribuan Nelayan di Bekasi tak Bisa Melaut Karena BBM Kosong

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, pemerintah saat ini membahas soal kenaikan harga BBM jenis Pertalite.

Pembahasan ini menyusul melambungnya harga minyak mentah dunia dalam beberapa pekan terakhir.

BACA JUGA:  Beli BBM Pakai MyPertamina, Ridwan Kamil: Enggak Bisa Dihindari

"(Harga Pertalite) lagi dibahas masih dikoordinasikan dengan Pak Airlangga (Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian)," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif saat diwawancarai usai Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).

Dia menambahkan, pemerintah perlu mengubah peraturan presiden terlebih dahulu sebelum menerbitkan kebijakan baru.

Arifin Tasrif juga bakal menginformasikan dan mensosialisasikan terlebih dahulu tentang rencana kenaikan harga Pertalite supaya tidak terjadi berbelanja masyarakat.

Sampai Juli 2022 Pertamina melaporkan konsumsi Pertalite telah menembus angka 16,8 juta kiloliter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter.

Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter.

Apabila pemerintah menambah kuota BBM subsidi, maka beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp600 triliun.

Namun jika pemerintah tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU yang berpotensi menyulut keresahan sosial. (ant)