GenPI.co Jabar - Gerakan antikorupsi dijadikan mata pelajaran untuk siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar).
"Gerakan antikorupsi sejak dini memang perlu dilakukan oleh semua kalangan, utamanya, untuk siswa-siswi SMA dan SMK. Melihat hal itu, kami melakukan terobosan gerakan antikorupsi sejak dini," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi, di Bandung, Rabu (9/3/2022).
Dedi menuturkan, Dinas Pendidikan Jabar ingin membangun dan membentuk pendidikan karakter melalui mata pelajaran antikorupsi.
"Jadi isu antikorupsi menjadi salah satu yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Ini menjadi momentum dibentuknya komitmen bersama memberantas korupsi secara global,” katanya.
Dia menambahkan, mata pelajaran antikorupsi ini menjadi bagian dari pendidikan karakter di Jawa Barat
"Lewat harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga tersebut, diharapkan dapat mengubah sosok pribadi bangsa Indonesia dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku menjadi lebih baik dan berintegritas," kata dia.
Penguatan pendidikan karakter di Jabar, lanjut Dedi, dikembangkan melalui pembiasaan nilai-nilai nilai-nilai karakter kearifan lokal Program Jabar Masagi.
Program Jabar Masagi merupakan filosofis masyarakat Jawa Barat yang berarti manusia Masagi atau manusia utuh dari segi Rasa, Karsa, Raga dan Cipta (Ki Hajar Dewantara) , atau manusia yang Surti, Harti, Bukti dan Bakti.
Empat kata tersebut membentuk titik yang terhubung satu sama lain membentuk bujur sangkar dengan sisi yang sama dan sebangun atau istilah lainnya adalah Masagi, utuh, holistik.
Gambaran manusia utuh atau masagi itu yang menurut budaya Jawa Barat adalah manusia yang bagja/bahagia.
"Kabagjaan" yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang di semua satuan pendidikan khususnya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang akan melahirkan profil pelajar Jawa Barat yang memiliki karakter berpikir positif atau kepositifan, kekerabatan dalam relasi sosial, ketercapaian, kekuatan kompetensi, kebermaknaan, keterlibatan dalam setiap aktivitas dan ketahanan mental dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan.
Dedi menjelaskan, nantinya Dinas Pendidikan Jabar menyiapkan modul bagi para peserta didik dan akan dimasukkan ke pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) 2022.
“Modul ini akan digunakan di seluruh sekolah jenjang SMA/SMK dan SLB di Jabar. Kita juga sudah ada juga Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan,” kata dia. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News