GenPI.co Jabar - Pendidikan anti korupsi di tingkat sekolah menengah atas yang berada di seluruh wilayah Jawa Barat akan dihadirkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat
“Sejak awal tentu di dinas pendidikan ini, bentuknya di Pak Kadisdik sedang menginisiasi dan membuat terobosan yang cukup luar biasa berupa kurikulum pendidikan anti korupsi yang akan ditetapkan di sekolah yang ada di Jabar,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar, Asep N Mulyanadi kantor Kejati Jabar, Jalan LLRE Martadinata, Bandung, Senin (21/3/2022).
Dalam program ini, Kejati Jabar akan menyiapkan jaksa yang turun langsung ke setiap sekolah untuk memberikan pengetahuan dan pelajaran anti korupsi.
Asep mengungkapkan, hal ini dilakukan agar Jabar menjadi provinsi yang bebas dari korupsi, sekaligus sebagai langkah pencegahan.
Sementara kurikulum pendidikan anti korupsi, lanjut Asep, telah disusun oleh Dinas Pendidikan sebagai inisiator kegiatan ini.
Dia menuturkan, nantinya kurikulum anti korupsi ini akan ada di mata pelajaran PPKn serta mendapat waktu pembelajaran selama dua jam setiap minggu.
“Akhirnya nanti kami buat rencananya ada duta integritas yang dibuat di sekolah, serta bagaimana cara menanamkan kejujuran,” tuturnya.
Selain sebagai narasumber, kejaksaan bakal melakukan pendekatan yang berbeda yakni membuat kampanye untuk menggerakan serta membina karakter siswa yang berintegritas di sekolah.
Sebagai informasi, Jawa Barat merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki kurikulum pendidikan anti korupsi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, mengungkapkan ada peran besar dan dukungan dari Kejati Jabar atas terciptanya kurikulum pendidikan anti korupsi.
Nantinya, Dedi menyebut kurikulum ini akan diimplementasikan kepada siswa di tingkat SMA, SMK, dan SLB.
“Bahan kurikulumnya sudah selesai dari dukungan pak kajati sendiri dengan teman PAK dan kami juga sudah dibentuk penyuluh di tiap wilayah, setelah itu di sekolah juga ada duta integritas,” ucap Dedi.
Program ini juga, kata Dedi, bakal lebih kuat dengan adanya kepgub untuk satgas gabungan.
Seluruh anggota satgas gabungan nantinya akan turun ke sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat.
“Kurikulum ini masuknya dalam kurikulum di PPkn jadi satu minggu sekitar dua jam,” kata Dedi.
Program kurikulum pendidikan anti korupsi sendiri bakal mulai berjalan di sekolah-sekolah mulai pekan ini.
“Mulai Rabu pekan ini Kejati Jabar akan turun langsung, jadi kalau Rabu besok Pak Kajati akan menyerahkan buku kurikulum pendidikan anti korupsi kepada kepala sekolah simbol dimulainya,” imbuhnya. (mcr27/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News