GenPI.co Jabar - Badan Pengelola Kawasan Cekungan Bandung resmi dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk mengatasi sejumlah masalah di aglomerasi Bandung.
Wilayah aglomerasi Bandung sendiri meliputi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
"Dengan hadirnya Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung untuk lima wilayah yang kurang koordinasi, misalnya urusan banjir sekarang mempunyai tempat formal untuk koordinasi. Hari ini penajaman rencana kerja ke depan," ujar Ridwan Kamil, di Aula Timur Gedung Sate Bandung, dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar, Kamis (31/3/2022).
Badan ini nantinya akan mengurusi empat persoalan yang terjadi di daerah aglomerasi Bandung yakni tata ruang, sumber daya air, transportasi, hingga sampah.
Lalu Dewan Pengarah di lembaga ini adalah Gubernur Jabar, Wali Kota Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, dan Bupati Sumedang.
Dia yakin, dengan dibentuknya badan pengelola ini, maka koordinasi lima wilayah yang ada di Cekungan Bandung bakal lebih mudah.
Sebab selama ini, pemerintahan yang ada di Cekungan Bandung seperti bekerja sendiri-sendiri karena terkendala wilayah administratif.
"Kalau kita kompak dan rutin, saya yakin semua warga di lima wilayah ini akan merasakan manfaatnya karena pengelolaannya tidak sendiri-sendiri," tuturnya.
Meski sudah resmi berdiri, Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sampai saat ini belum memiliki pimpinan definitif.
Sementara ini, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jabar Taufik Budi Santoso ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas.
Untuk kesekretariatan, rencanannya akan menggunakan Kantor Bappeda Jabar di Jl. Ir. H. Juanda No.287, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
Saat ini, Kang Emil masih mencari sosok yang tepat untuk menjadi kepala badan ini.
"Belum ada orang nomor satunya. Dicari orang yang mampu menjadi kepala badan yang membawahi lima wilayah untuk jadi koordinator," jelasnya.
Namun Kang Emil memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi mulai dari memiliki kapasitas planologi, berasal dari Bandung Raya, dan memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik.
Dia menambahkan, selain melakukan koordinasi, tugas kepala Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung juga melakukan penganggaran dan eksekusi program.
Sementara ini, urusan paling mendesak untuk segera diselesaikan adalah masalah banjir, sampah, transportasi, dan terakhir tata ruang.
"Untuk porsi anggaran, operasional dari Pemdaprov tapi kalau ada program akan dilihat apa bisa sepenuhnya dari provinsi atau ada kontribusi dari kabupaten/kota. Yang penting urusan beres," ujar Kang Emil.
Ia menuturkan, badan ini semacam pemerintah daerah dalam versi kecil yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.
"Badan ini di bawah Gubernur langsung dan Menteri PPN karena ada Perpresnya," ungkap Kang Emil.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News