GenPI.co Jabar - Sekolah swasta di Provinsi Jawa Barat diharapkan bisa memberikan fasilitas bagi warga tidak mampu untuk mengakses pelayan pendidikan.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi
"Kami mengimbau yayasan swasta dapat memusyawarahkan untuk mengakomodir masyarakat yang kurang mampu," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi di Bandung, Minggu.
"Syukur-syukur kalau masyarakat yang kurang atau tidak mampu dapat sekolah gratis di swasta," katanya.
Fakta di lapangan terungkap, bahwa banyak warga yang ekonominya tidak mampu lebih memilih untuk menghindari sekolah swasta.
Alasannya, mereka menilai sekolah swasta harus mengeluarkan biaya yang tinggi ketimbang sekolah negeri.
"Kenapa berharap sekolah di negeri, karena kalau di swasta biasanya di tengah jalan terancam putus sekolah karena kekurangan dalam hal pembiayaan, karena SPP masih bayar dan sebagainya," katanya.
Menurut Dedi, sekolah negeri yang ada saat ini jumlahnya masih terbatas sehingga tidak mampu menampung semua anak dari keluarga tidak mampu.
"Kemungkinan seluruh warga kurang mampu yang ada di Jabar ini tidak akan tertampung semua di sekolah negeri melalui jalur afirmasi. Maka dari itu yang tidak diterima di (sekolah) negeri diarahkan ke sekolah swasta," kata Dedi.
Dedi menuturkan, di tahun ini penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri menyediakan kuota 12 persen untuk anak dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM).
Dengan kuota 12 persen itu, dia mengakui tidak akan cukup untuk memfasilitasi semua anak dari keluarga tidak mampu yang kemungkinan jumlahnya bertambah karena pandemi COVID-19.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengarahkan anak dari warga tidak mampu untuk menempuh pendidikan di sekolah swas.
Bantuan Rp2,7 juta per siswa per tahun pun sudah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk bersekolah di swasta. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News