GenPI.co Jabar - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menawarkan ide agar Indonesia terlepas dari ketergantungan dari produk-produk impor.
Menurut dia, pemerintah pusat harus mendata berbagai potensi perekonomian dari semua provinsi, utamanya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Dunia sedang tidak baik-baik saja. Agar tidak terjebak negara lain, kuncinya perbanyak perdagangan dalam negeri," katanya saat menghadiri Hari UMKM Nasional di Cihampelas Walk, Jumat (12/8).
Ridwan Kamil menyebut, data tersebut sangat penting agar pemerintah daerah mengetahui potensi dan ketersediaan produk di wilayahnya masing-masing.
Dengan demikian, Ridwan Kamil menyebut Indonesia tidak perlu membeli barang dari Cina.
"Jadi ketika kami perlu apa-apa, tahu barangnya ada di mana. Tidak perlu beli dari Cina," ujarnya.
Selain pendataan tersebut, kunci lain yang membuat pertumbuhan ekonomi terutama bagi UMKM adalah kebersamaan setiap provinsi.
Dia mencontohkan, beberapa negara mengalami kegagalan setelah tidak mampu mengoptimalisasi sektor yang menyentuh rakyat.
"Kuncinya perdagangan kita jangan bergantung pada orang luar. Kalau kita bisa maksimalkan dengan kita sendiri, kita selamat. Jadi Pak Menteri (Teten), saya butuh data, Papua butuhnya apa. Insyaallah di Jabar punya," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di tempat yang sama menyatakan, pendapat Ridwan Kamil memang tepat.
Sebab, UMKM di masa pandemi covid-19 mampu bertahan meski tak memiliki modal besar.
"Kami ingin UMKM yang tangguh tak tergantung ke negara lain," ucapnya.
Sebagai contoh, minyak goreng yang sempat langka ternyata mampu dipenuhi oleh para pelaku UMKM dalam negeri.
"Minyak goreng kita harus mandiri. Harus punya pabrik sendiri, di skala desa atau kecamatan. Sehingga kita bisa memberikan bukti ke masyarakat bahwa pemerintah itu selalu hadir," katanya.
Ide Ridwan Kamil ini langsung disambut baik oleh Menteri KUMKM Teten Masduki.
Dia menyatakan, pemerintah akan selalu berupaya untuk merevitalisasi UMKM yang salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap potensi masing-masing daerah.
"Kita perlu data antar daerah, sekarang kita belum punya. Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi, izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut dan harus dipercepat," tutur Teten.
Optimalisasi sektor UMKM, diakui Teten, memang memiliki pengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Kalau Rp 400 triliun dibelanjakan ke UMKM, bisa meng-create pertumbuhan ekonomi 1,58% atau menyerap lebih dari satu juta lapangan kerja, tanpa ada investasi baru," ujarnya.
Dengan segala keuntungan tersebut, pemerintah bakal berkomitmen untuk mengoptimalisasi UMKM supaya jumlahnya bertambah dan kualitasnya lebih baik.
"Kami akan mengupayakan agar UMKM mudah mengakses permodalan. Perlu pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan dan pasar. Tidak lagi hanya pelatihan," sebutnya. (mcr27/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News