Ridwan Kamil Bakal Awasi Penyaluran BLT BBM

GenPI.co Jabar - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya bakal mengawal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) secara ketat.

Hal tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) supaya BLT BBM bisa diterima tepat sasaran oleh orang yang membutuhkan.

"Kami dari pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai itu juga tak ada ekses (berlebihan) karena akan disalurkan langsung lewat Kantor Pos kepada rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

BACA JUGA:  Warga Jawa Barat Sabar, Presiden Jokowi Pastikan BLT BBM Bakal Diterima Pekan Depan

Dia menambahkan, penyaluran bantuan sosial pada saat pandemi covid-19 menjadi tolok ukur Pemprov Jabar dalam menyalurkan BLT BBM.

Maka dari itu, bakal ada pemeriksaan secara bertahap serta pola dan aturan terukur supaya bantuan bisa diterima oleh orang yang tepat.

BACA JUGA:  BLT BBM Mulai disalurkan, Warga Jawa Barat Bisa Cek Namanya di Sini

"Kita memiliki pengalaman selama COVID-19 melakukan pembersihan data sampai 23 tahap untuk memastikan setiap yang menerima bansos atau BLT (tepat sasaran)," kata dia.

Ridwan Kamil juga meminta kepada Pertamina supaya stok BBM bersubsidi diawasi agar tepat sasaran sesuai dengan kriteria.

BACA JUGA:  Pemkot Bandung Siap Menyalurkan BLT BBM 2022

Maka dari itu, gubernur meminta supaya aturan dan peruntukkan BBM bersubsidi harus diperjelas.

Sebab, selama ini masalah yang kerap dihadapi adalah orang yang mampu justru bisa mendapatkan BBM bersubsidi.

"Selama ini kalau kita ke SPBU, ya, begitu saja soal beli membeli, tak ada skrining. Tolong bisa dipastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini supaya dapat sesuai dengan kenyataan di waktu ini," ujar dia

"Kalau memang betul selama ini terjadi salah sasaran untuk BBM subsidi, mohon Pertamina mempunyai cara agar yang membeli BBM subsidi itu benar-benar yang diperuntukkan," katanya.

Langkah pemerintah pusat menaikkan harga BBM harus disikapi dengan bijak dan saat ini subsidi BBM sudah menyentuh angka sekitar Rp500 triliun.

"Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, ikut memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp 500 triliun hanya untuk membiayai subsidi BBM," kata dia. (*)