GenPI.co Jabar - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal membentuk DPP (Dewan Pengawas Pesantren).
DPP akan melibatkan banyak pihak mulai dari Kementerian Agama, kiai hingga organisasi masyarakat Islam.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan DPP akan dibentuk menggunakan anggaran APBD Provinsi Jabar.
“Bukan berarti kami tidak percaya. Kami penuh rasa taqdim atas nama pemerintah dan demi kebaikan bersama,” ujar Uu, pada Senin (13/12/2021).
Uu memaparkan, tidak hanya DPP, Tim Layak Santri juga harus menjadi prioritas. Nantinya, tim akan bersiaga di masing-masing pondok pesantren untuk memastikan sarana dan prasarananya layak dan mumpuni untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
“Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak maka ditakutkan ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah-sudah,” katanya.
Uu menjelaskan, rencana strategis tersebut akan dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jabar. Rencananya, rapat akan digelar pada pekan ini.
“Kami tidak membuat keputusan sendiri, tetapi hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai. Termasuk di dalamnya berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan MUI Provinsi Jabar,” ujarnya.
Uu juga meminta para orang tua yang anaknya menjadi santri di pondok pesantren untuk tidak terbawa stigma negatif akibat kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News