GenPI.co Jabar - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Mantan Wali Kota Bandung tersebut mendapat kritikan terkait pembangunan Masjid Raya Al Jabbar Bandung.
Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi menyoroti sikap reaksional Ridwan Kamil di media sosial.
Dia menilai, Ridwan Kamil terlalu berlebihan. Sebagai seorang politis dan kepala daerah menurutnya tak perlu menanggapi kritikan berlebihan komentar warganet.
"Harus memahami perilaku warganet, apa pun yang dibuat atau diunggah oleh pejabat publik itu tidak semuanya juga bisa diterima," ujarnya dikutip dari JPNN.com, Rabu (4/1).
Asrinaldi mengungkapkan, penting bagi pejabat publik untuk tidak menangapi dan melayani satu per satu secara khusus kritikan warganet, baik yang positif maupun negatif.
Sikap reaksional tersebut hanya akan merugikan Ridwan Kamil sendiri. "Jelas bisa terganggu (elektabilitas), jadi orang tau siapa Ridwan Kamil, oh orangnya bergini reaksional, macam-macam intepretasi orang dan bisa merugikan beliau sendiri," bebernya.
"Kalau berani bermain media sosial ya jangan baperan. Biarkan saja ga perlu reaksional," katanya.
Sebelumnya, Ridwan Kamil menanggapi akun Instagram @outstandjing yang mengkritik soal penggunaan dana APBD untuk pembangunan Masjid Raya Al Jabbar Bandung.
Menurut akun Instagram @outstandjing membangun masjid tidak sembarang dana bisa dipakai untuk masjid.
“Bikin masjid itu perbuatan mulia, dengan berwakaf jadi amal jariyah. Tapi kalau masjid pakai dana APBD? Pembayar pajak itu berbagai kalangan. Akad & niat bayar pajak BUKAN akad & niat wakaf. Kalau di agama Islam, tdk sembarang dana bisa dipakai utk masjid. Lihat 9:17-18 dan 9:107-108,” tulis akun tersebut.
Ridwan Kamil melalui akun resminya menanggapi bahwa pembangunan masjid sudah dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Akang @outstandjing yth, penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama, dibahas dengan musyawarah bersama rakyat dalam forum Musrenbang,” tulis Emil pada Rabu (4/1) pagi.
Menurut Ridwan Kamil, Indonesia sebagai negara demokrasi wajib memfasilitasi pembangunan rumah ibadah lain, asalkan ada aspirasi.
“Itulah kenapa, kita memilih demokrasi. Di mana rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui pemda atau sistem perwakilan yaitu DPR/D. Masjid, gereja, pura semua BISA dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif,” jelasnya. (mar5/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News