GenPI.co Jabar - Posisi Pj Bupati Bekasi memanas setelah DPRD setempat mengusulkan tiga nama, tanpa ada nama Dani Ramdan.
Tiga nama yang diajukan DPRD Kabupaten Bekasi, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Yana Suyatna, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Rahmat Atong, serta Kepala Dinas Perhubungan Jabar Koswara.
Usulan itu disebut-sebut berbeda dengan yang diajukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Kabar yang beredar, Pemprov mengajukan tiga nama, yaitu Dani Ramdan, Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, dan Kepala Dinas Perhubungan Jabar Koswara.
Soal Pj Bupati Bekasi, Ridwan Kamil menyampiakan, nama yang diajukan telah sesuai dengan prosedur. "Tugas kami hanya menyampaikan aspirasi dari daerah," ujarnya, Senin (10/4).
Selanjutnya, keputusan ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mantan Wali Kota Bandung tersebut juga tak mau ambil pusing soal polemik posisi Pj Bupati Bekasi.
Dia meminta untuk menanyakan langsung ke Pemerintah Pusat yakni Kemendagri. Menurutnya, keputusan akhir ada di tangan Kemendagri.
"Ujungnya bukan di provinsi, tapi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," tegasnya.
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Firman Manan mengingatkan Kemendagri mengevaluasi sebelum memutuskan posisi Pj Bupati Bekasi.
"Ketika ada dinamika politik lokal, mengarah pada resistensi, apakah itu bisa mengarah pada instabilitas. Kalau misalnya tidak, itu bisa dimanage, kinerjanya baik, mungkin tidak jadi soal," katanya.
"Akan tetapi kalau kemudian ini sesuatu potensi yang membesar, nah itu yang perlu diantisipasi oleh Kemendagri," imbuhnya.
Firman juga mengingatkan, tugas Pj kepala daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, mengingat pada 2024 ada pemilu.
"Jangan sampai justru kehadiran Pj itu menghadirkan masalah, termasuk dalam konten politik lokal. Ini bolanya ada pada Kemendagri, sejauh mana kemudian Kemendagri itu mendalami informasi yang berkembang dan akhirnya keputusan diambil oleh Kemendagri nanti," ujarnya.
Menurutnya, Gubernur Jabar juga memliki kepentingan menentukan posisi Pj Bupati Bekasi.
"Tentu saja, bagaimanapun gubernur punya kepentingan. Kalau kita bicara dalam konteks netral saja, artinya gubernur perlu pj yang mudah berkoordinasi dan berkomunikasi," ucapnya.
Secara institusi, posisi Pj bupati penting bagi pemprov untuk memudahkan koordinasi.
"Kalau kepentingan politik apakah bisa, mungkin saja, tidak tertutup kemungkinan, bagaimanapun Pak Gubernur masih berpotensi untuk maju di periode kedua (Gubernur Jabar)" ungkapnya. (mar5/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News