Kurikulum Merdeka Butuh Peran Pemda, Kata Anggota DPR RI

22 Mei 2023 09:00

GenPI.co Jabar - Anggota DPR RI Dede Yusuf mengaku masih menemukan saling lempar kewenangan sekolah dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

"Saya masih sering melihat ada dualisme kepentingan, seperti saat sosialisasi Kurikulum Merdeka di Bandung Barat yang membicarakan SMK juga, tetapi orang pemprov tidak hadir," ujarnya, Minggu (21/5).

Padahal, kata dia, harusnya dinas pendidikan dari pemerintah provinsi ada perwakilan kalau kegiatannya menyangkut SMK. "Sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait SMK dan SMA terjawab oleh dinas provinsi," katanya.

BACA JUGA:  Siswa SMK di Jabar Belajar Bisnis Pakai Kurikulum Ekonomi Digital

Dia berharap pemerintah daerah meredam ego sektoral agar penerapan Kurikulum Merdeka berjalan dengan baik.

Butuh perjuangan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, termasuk dari pemerintah daerah.

BACA JUGA:  Disdik Jabar Apresiasi Garut Terapkan Kurikulum Cegah Radikalisme

Kesuksesan Kurikulum Merdeka tergantung pada peran pemerintah daerah.

"Jika pemerintah daerah tidak berlomba-lomba untuk mendorong semuanya agar berpartisipasi, maka Kurikulum Merdeka akan hanya sekadar menjadi wacana," katanya.

BACA JUGA:  Kejati dan Disdik Jabar Luncurkan Kurikulum Anti Korupsi

Karena itu, dinas pendidikan pemkab/pemkot maupun pemprov sebaiknya melakukan sinkronisasi.

"Dengan adanya dualisme tanggung jawab, akan sulit berkoordinasi, ada yang mengatakan domain saya SD dan SMP, domain saya SMA dan SMK, padahal seharusnya bisa saling komunikasi. Nah yang kayak gini tentu kami minta dukungan dari Kemendikbudristek untuk terus memberikan bimbingan," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Zulfikri menjelaskan, Kurikulum Merdeka diciptakan untuk memudahkan guru dalam menangani muridnya.

Kurikulum tersebut memungkinkan untuk administrasi agar lebih sederhana.

"Ukuran keberhasilan bukan pada kelengkapan dokumen atau kepatuhan administrasi, tetapi pada seberapa jauh terjadi perubahan pada diri anak," kata Zukfikri.

Zulfikri menjelaskan, Kurikulum Merdeka memungkinkan untuk guru merancang sistem pembelajaran yang menurut mereka paling sesuai untuk potensi muridnya.

"Mendidik adalah memerdekakan anak secara lahir batin. Tidak hanya pengetahuan yang kita kejar, tetapi juga karakternya," ucap dia. (ant)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Baehaqi Almutoif

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co JABAR