GenPI.co 
GenPI.co Jabar - Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hanya melakukan pencitraan saat meluncurkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Program yang sudah dijalankan ini hanya untuk pencitraan saja, bukan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami meminta agar pembangunan yang ada di Kota Bogor mulai diratakan di berbagai wilayah, tidak hanya di pusat kota,” terang Iwan, Senin (11/4).
Dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKpj) Wali Kota Bogor, tahun anggaran 2021, Iwan mengkritik sejumlah program yang dikeluarkan oleh Pemkot Bogor.
BACA JUGA: PMII Kota Bogor Ancam Segel Istana Presiden Jokowi, 3x24 Jam
Menurutnya, banyak program yang masih belum dijalankan dengan maksimal sehingga kebutuhan masyarakat Kota Bogor tidak terpenuhi.
Oleh sebab itu, dia meminta kepada Pemkot Bogor untuk bisa lebih baik lagi di tahun 2022 agar masyarakat betul-betul merasakan program yang dikeluarkan.
BACA JUGA: 18 Siswa diamankan Satgas Kota Bogor Saat akan Demo ke Jakarta
Selain itu, Iwan menilai aplikasi sosial integrasi data (Solid) dan Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu (Sahabat) masih belum berkembang dengan baik.
Dia meminta kepada Diskominfo Kota Bogor untuk segera menyelesaikan sejumlah masalah di aplikasi tersebut.
BACA JUGA: Satgas Pelajar Kota Bogor Ambil Langkah Ini Cegah Siswa Ikut Demo
Sebab berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat masih mengeluhkan aplikasi tersebut kerap terjadi kendala sehingga tak berjalan optimal.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Komisi III: Program Pemkot Bogor Hanya Pencitraan Bukan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
