GenPI.co 
GenPI.co Jabar - Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak bisa sepenuhnya disalahkan soal penggerebekan private party.
Sebab menurutnya, private party yang dilakukan di salah satu rumah di Pesona Depok Estate itu merupakan kegiatan pribadi.
Sehingga pemerintah, dalam hal ini Pemkot Depok tidak bisa melarangnya.
BACA JUGA: DPRD Kota Depok Kritik Keras Aparatur Setempat Soal Private Party
Namun, pria yang akrab disapa HTA ini menilai pihak penyelenggara harus tetap menghargai dan menghormati norma di suatu daerah.
“Kami tidak bisa menyalahkan pemerintah karena ini kegiatan pribadi. Tetapi, seharusnya pelaku pesta ini tidak boleh seenaknya, harus tetap menjaga norma, etika dan sopan santun," ucapnya, Selasa (7/6).
BACA JUGA: Wow! Harga Tiket ke Private Party Depok Mencapai Jutaan Rupiah
Kendati demikian, dia menyatakan private party itu tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang mana pun, apalagi Kota Depok memiliki Perda Religius.
“Kemarin itu yang hadir sampai ratusan orang, ditemukan minuman keras, alat kontrasepsi. Kegiatan seperti itu tetap tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang mana pun," tegasnya.
BACA JUGA: Alat Kontrasepsi Ditemukan di Private Party Depok, Pesta Seks?
Peristiwa itu, lanjut dia, merupakan kecolongan bagi pemilik lokasi, karena mereka tidak bisa mengantisipasi hal tersebut.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Private Party di Pesona Depok Estate, HTA: Jadikan Ini Sebagai Pembelajaran
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
