
Padahal, lanjut dia, asumsi ICP dalam APBN berada di angka 100 dolar AS per barel.
"Maka yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah memperketat penyaluran BBM subsidi kepada rakyat yang berhak, dan memastikan penyaluran BBM subsidi untuk kegiatan ekonomi," ucapnya.
Namun, kegiatan ekonomi yang menurut Ono bisa mendapat penyaluran BBM bersubsidi harus berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat.
BACA JUGA: Pemerintah akan Menaikkan Harga BBM, Organda Jabar Tegas Menolak
Selain itu, harus juga berkaitan dengan pangan serta bahan-bahan pokok lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
"Seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan dan UMKM," katanya. (ant)
BACA JUGA: Warga Jabar Full Senyum, Kenaikan BBM Disebut Wapres RI Masih Dibahas
Video viral hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News