GenPI.co 
"DPRD kan lembaga menerima aspirasi, jadi kami dengarkan aspirasi dari semua masyarakat, kami tanya, butuh gak ini, iya butuh karena selama ini kita nebeng Masjid Agung Bandung. Terus berada di tengah kota dan tidak bisa dikembangkan kemana," jelasnya.
Dia mengungkapkan, dalam penganggaran masjid sangat dinamis. Butuh waktu panjang hingga muncul kesepakatan.
"Kami di DPRD waktu itu menyetujui anggaran untuk masjid ini. Artinya ketika ada pengusulan juga pemprov tidak main-main, dan DPRD menyetujui juga bukan main-main karena angka besar sekali," kata Gus Ahad.
BACA JUGA: Disindir Soal Pembangunan Masjid Raya Al Jabbar, Jawaban Ridwan Kamil Jleb
Gus Ahad mengungkapkan, anggaran pembangunan masjid ini tiak turun dalam satu tahun, melainkan bertahap dan telah dilakukan secara detail.
"Untuk sebuah masjid yang megah, sudah dilakukan pembebasan tanah sekian hektar pasti ini akan besar sekali. Tapi Alhamdulillah, bisa dibebaskan jadi bisa dibangun,” katanya.
BACA JUGA: Pemprov Jabar akan Bangun Jembatan untuk Atasi Macet ke Masjid Raya Al Jabbar
Pembangunan masjid tersebut juga dilakukan dalam proses yang lama. Baru dimulai ketika terjadi peralihan kepemimpinan dari Ahmad Heryawan ke Ridwan Kamil.
Menurutnya, secara norma aturan sudah disebutkan, ketika ada kebutuhan masyarakat melalui organisasi masyarakat (ormas) ingin membangun, maka gubernur kembali menganggarkan dan dewan menyetujui.
BACA JUGA: Duh, Kolam Masjid Al Jabbar Digunakan Bermain dan Banyak Sampah
"Jadi prosesnya buat kami jangan terpaku kepada siapa gubernurnya nanti, itu tidak akan selesai. Kalau orang akan menimbulkan polemik. Jadi ketika dia (Ridwan Kamil) menjadi gubernur, ya Gubenur Jabar," kata Gus Ahad.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: DPRD Jabar Imbau Polemik Anggaran Masjid Al Jabbar Dihentikan
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
