GenPI.co 
"Ketika ada dinamika politik lokal, mengarah pada resistensi, apakah itu bisa mengarah pada instabilitas. Kalau misalnya tidak, itu bisa dimanage, kinerjanya baik, mungkin tidak jadi soal," katanya.
"Akan tetapi kalau kemudian ini sesuatu potensi yang membesar, nah itu yang perlu diantisipasi oleh Kemendagri," imbuhnya.
Firman juga mengingatkan, tugas Pj kepala daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, mengingat pada 2024 ada pemilu.
BACA JUGA: ASN Kabupaten Bekasi Perhatikan, ini Jam Kerja Baru Selama Ramadan
"Jangan sampai justru kehadiran Pj itu menghadirkan masalah, termasuk dalam konten politik lokal. Ini bolanya ada pada Kemendagri, sejauh mana kemudian Kemendagri itu mendalami informasi yang berkembang dan akhirnya keputusan diambil oleh Kemendagri nanti," ujarnya.
Menurutnya, Gubernur Jabar juga memliki kepentingan menentukan posisi Pj Bupati Bekasi.
BACA JUGA: Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Bekasi 22-25 Maret 2023
"Tentu saja, bagaimanapun gubernur punya kepentingan. Kalau kita bicara dalam konteks netral saja, artinya gubernur perlu pj yang mudah berkoordinasi dan berkomunikasi," ucapnya.
Secara institusi, posisi Pj bupati penting bagi pemprov untuk memudahkan koordinasi.
BACA JUGA: DPRD Diam-Diam Usulkan Pj Bupati Bekasi Diganti
"Kalau kepentingan politik apakah bisa, mungkin saja, tidak tertutup kemungkinan, bagaimanapun Pak Gubernur masih berpotensi untuk maju di periode kedua (Gubernur Jabar)" ungkapnya. (mar5/jpnn)
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Ridwan Kamil Kekeh Ajukan Dani Ramdan jadi Pj Bupati Bekasi, Pengamat: Sarat Akan Kepentingan
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
