Kurikulum Merdeka Butuh Peran Pemda, Kata Anggota DPR RI

GenPI.co Jabar - Anggota DPR RI Dede Yusuf mengaku masih menemukan saling lempar kewenangan sekolah dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

"Saya masih sering melihat ada dualisme kepentingan, seperti saat sosialisasi Kurikulum Merdeka di Bandung Barat yang membicarakan SMK juga, tetapi orang pemprov tidak hadir," ujarnya, Minggu (21/5).

Padahal, kata dia, harusnya dinas pendidikan dari pemerintah provinsi ada perwakilan kalau kegiatannya menyangkut SMK. "Sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait SMK dan SMA terjawab oleh dinas provinsi," katanya.

BACA JUGA:  Kejati dan Disdik Jabar Luncurkan Kurikulum Anti Korupsi

Dia berharap pemerintah daerah meredam ego sektoral agar penerapan Kurikulum Merdeka berjalan dengan baik.

Butuh perjuangan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, termasuk dari pemerintah daerah.

BACA JUGA:  Disdik Jabar Apresiasi Garut Terapkan Kurikulum Cegah Radikalisme

Kesuksesan Kurikulum Merdeka tergantung pada peran pemerintah daerah.

"Jika pemerintah daerah tidak berlomba-lomba untuk mendorong semuanya agar berpartisipasi, maka Kurikulum Merdeka akan hanya sekadar menjadi wacana," katanya.

BACA JUGA:  Siswa SMK di Jabar Belajar Bisnis Pakai Kurikulum Ekonomi Digital

Karena itu, dinas pendidikan pemkab/pemkot maupun pemprov sebaiknya melakukan sinkronisasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News