Kurikulum Merdeka Butuh Peran Pemda, Kata Anggota DPR RI

Kurikulum Merdeka Butuh Peran Pemda, Kata Anggota DPR RI - GenPI.co JABAR
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf (kanan) dan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Zulfikri (kiri). (ANTARA/Ricky Prayoga)

"Dengan adanya dualisme tanggung jawab, akan sulit berkoordinasi, ada yang mengatakan domain saya SD dan SMP, domain saya SMA dan SMK, padahal seharusnya bisa saling komunikasi. Nah yang kayak gini tentu kami minta dukungan dari Kemendikbudristek untuk terus memberikan bimbingan," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Zulfikri menjelaskan, Kurikulum Merdeka diciptakan untuk memudahkan guru dalam menangani muridnya.

Kurikulum tersebut memungkinkan untuk administrasi agar lebih sederhana.

BACA JUGA:  Kejati dan Disdik Jabar Luncurkan Kurikulum Anti Korupsi

"Ukuran keberhasilan bukan pada kelengkapan dokumen atau kepatuhan administrasi, tetapi pada seberapa jauh terjadi perubahan pada diri anak," kata Zukfikri.

Zulfikri menjelaskan, Kurikulum Merdeka memungkinkan untuk guru merancang sistem pembelajaran yang menurut mereka paling sesuai untuk potensi muridnya.

BACA JUGA:  Disdik Jabar Apresiasi Garut Terapkan Kurikulum Cegah Radikalisme

"Mendidik adalah memerdekakan anak secara lahir batin. Tidak hanya pengetahuan yang kita kejar, tetapi juga karakternya," ucap dia. (ant)

Video seru hari ini:

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya