GenPI.co 
“Jadi, wilayah fiqih itu ada di wilayah Majelis Ulama Indonesia, jadi kami sedang berkoordinasi. Kami menunggu fatwa dari MUI,” katanya di Bandung, Jumat (16/6).
“Kira-kira kalau fatwanya menyatakan harus ada tindakan secara keagamaan maka pemerintah Jabar akan melakukan sebuah ukuran karena urusan agama, kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan, keamanan itu wilayah pemerintah pusat,” sambungnya.
Kang Emil mengungkapkan, harusnya yang pertama kali turun menangani masalah ini Kementeria Agama. Akan tetapi jika telah menyangkut keamanan daerah, maka Pemerintah Daerah (Pemda) ikut berurusan.
BACA JUGA: Salat Id Ponpes Al Zaytun Indramayu Disorot, Ridwan Kamil Ikut Bicara
“Jadi yang harus turun pertama itu Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenag sesuai peraturan perundung-undangan. Tapi urusan kondusifitas, menjaga keamanan dan demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah, tapi urusan kurikulum konten dakwah, fiqih, fatwa itu urusan Kemenag, jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait dengan permintaan MUI, dia menyebutkan segera menggelar rapat. “Saya akan rapatkan tindakan apa yang akan kami lakukan,” ujarnya. (mcr27/jpnn)
BACA JUGA: Viral Salat Id Ponpes Al Zaytun Indramayu Tak Lazim, MUI Jabar Angkat Bicara
Tonton Video viral berikut:
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Polemik Ponpes Al-Zaytun Indramayu, MUI Jabar Akan Segera Bergerak
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
