Bupati Bogor Sambangi Gedung DPR, Curhatannya Ya Ampun

GenPI.co Jabar - Kebijakan pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dibebankan kepada pemerintah daerah dikeluhkan Bupati Bogor, Ade Yasin.

Hal itu ia katakan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai dampak pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (6/4).

“PPPK tahun ini kami menganggarkan hampir Rp100 miliar dari APBD Kabupaten Bogor, sementara BKPSDM kami masih mengajukan kekurangan pegawai tahun ini pada angka 2.500 orang,” ujarnya.

BACA JUGA:  Bupati Bogor Kesal Setengah Mati, Truk-Truk Besar Bikin Ulah

Ade mengatakan, tahun ini Pemerintah Kabupaten Bogor menganggarkan Rp95 miliar untuk menggaji PPPK.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini mengatakan, jumlah tersebut meningkat dari 2021 yang hanya sebesar Rp57 miliar.

BACA JUGA:  Lantik 6 Camat Baru, Instruksi Bupati Bogor Tegas

Ia menyebutkan, peningkatan tersebut karena penambahan PPPK  dari sebelumnya 1.182 orang menjadi 1.600 orang.

Ade meminta pemerintah pusat untuk membantu daerah membiayai gaji PPPK yang sejauh ini membebani APBD.

BACA JUGA:  Di Depan Legislator, Bupati Bogor Ungkap Realisasi Belanja Daerah

Ia mengaku kesulitan untuk mengerem belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News