Hak inteprelasi dan mosi tidak percaya tersebut terkait polemik Kartu Depok Sejatera (KDS) yang dianggap menjadi alat politik salah satu partai penguasa di Kota Depok.
Anggota legislatif menilai KDS tidak transparan. Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke bersama para pekar mengungkapkan, desain program KDS dinilai sangat tendensius dan ada unsur penggiringan opini.
“Mulai dari warna kartu yang ada unsur oren dan putih, ini sangat menjurus kepada warna salah satu partai penguasa di Kota Depok,” tuturnya di Rumah Makan Betawi Ngoempoel, Senin (9/5).
BACA JUGA: Du, 100 Orang di Depok Diamankan Terkait Prostitusi Online Sepanjang Tahun ini
Pihaknya juga mengkritisi foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang ada di dalam kartu KDS.
“KDS ini kan kartu bantuan yang ada uangnya, maka sangat tidak etis saat ada foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Ini pengiringan opini lebih baik pakai logo Kota Depok saja yang lebih pantas,” katanya.
3. Penimbunan Bantuan Sosial (Bansos)
BACA JUGA: Sampah Menggunung di Pasar Kemiri Muka, DLHK Depok Curiga Ada Kiriman dari Luar
Warga Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok geger dengan teuan adanya ratusan paket bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah yang ditimbun di Lapangan KSU, pada Jumat (29/7).
Salah satu warga, Rudi Samin menyampaikan, terbongkarnya penimbunan tersebut setelah adanya informasi mengenai hal tersebut.
BACA JUGA: Daftar Puskesmas di Depok yang Tetap Buka Selama Libur Nataru
“Saya dapat informasi dari orang dalam, bahwa ada penimbunan sembako. Atas kabar itu kami langsung menelusurinya," ucapnya di lokasi kejadian, Minggu (31/7).
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: 5 Peristiwa Heboh yang Terjadi di Kota Depok Sepanjang 2022, Nomor 4 Bikin Keki
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News