GenPI.co 
Kondisi tersebut membuat Pemda kehilangan potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor.
“Kebijakan penghapusan pajak progresif BBN 2, dilakukan untuk mempermudah balik nama atas kepemilikan kedua yang juga tentu supaya masyarakat lebih tertib administrasi kendaraan bermotor,” ujar Rivan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan tentang permintaan penghapusan Pajak Progresif dan BBN 2
BACA JUGA: Bapenda Jabar Gelar Pemutihan Pajak, Begini Cara Mendapatkannya
Kewenangan untuk melakukan itu, kata dia, berada di kewenangan provinsi sehingga pemda bisa menyampaikan keinginan menghapus Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dan BBN 2.
“Sebagaimana amanah UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), sudah mengatur penghapusan BBN 2. Pemerintah provinsi dapat segera melakukan pembebasan ini karena pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak,” katanya.
BACA JUGA: Warga Kota Bandung Jadi yang Paling Taat Bayar Pajak, Salut!
Dengan diterapkannya aturan ini, maka diharapkan masyarakat bisa mematuhi kewajiban membayar pajak.
Terlebih, banyak pemilik kendaraan bekas yang menggunakan data oran lain supaya tidak terkena pajak progresif.
BACA JUGA: Sehari, Transaksi Pajak di Acara Ini Mencapai Ratusan Juta Rupiah
“Karena masyarakat yang mempunyai kendaraan lebih dari satu biasanya cenderung tidak mendaftarkan kepemilikan tersebut atas namanya, tapi menggunakan nama/ KTP orang lain (untuk menghindari pajak progresif) sehingga pemda tidak mendapatkan hasil dari pajak progresif tersebut. Selain itu, data regident kendaraan bermotor juga menjadi tidak akurat sehingga berpengaruh terhadap pendataan jumlah potensi data kendaraan bermotor,” kata Fatoni. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
