GenPI.co 
Sementara, pemerintah daerah pun saat ini tidak bisa diseragamkan lantaran alokasi anggarannya berbeda-beda.
“Tolong pemerintah pusat memikirkan juga kemampuan daerah di dalam penggajian, di dalam penganggaran. Guru honorer beberapa tahun lalu mereka diangkat menjadi ASN, bahkan sebagian ada yang tertunda masalah penggajian karena dibebankan kepada daerah,” jelas dia.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun diminta untuk turun tangan secara langsung agar membantu mencari solusi.
BACA JUGA: Nasib Tenaga Honorer Di Ujung Tanduk Bupati Cianjur Ikut Bingung
“Karena kalau kami nakes dan non nakes yang bekerja di fasilitas pemerintah tidak mendapatkan pengupahan yang layak di bawah UMR daerah masing-masing,” tuturnya.
Permintaan itu bisa dipahami lantaran nakes selama ini merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi covid-19.
BACA JUGA: Tenaga Honorer Dihapus, DPRD Kota Bogor Khawatir karena Hal Ini
“Jadi kami yang katanya pelayan masyarakat, kami yang katanya garda terdepan, tetapi dari segi pengupahan kami jauh dari kata layak. Apalagi dengan adanya PP ini kami akan dihilangkan,” ucapnya. (mcr27/jpnn)
Video seru hari ini:
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: 65 Ribu Honorer Nakes di Jabar Minta Diangkat Jadi PPPK
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
