Berita rahmat effendi terkini : Wali Kota Nonaktif Bekasi...

KPK memanggil tiga lurah terkait dugaan adanya pemotongan tunjangan lurah di Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (26/1).

DPRD Kota Bekasi mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus yang menyeret Wali Kota nonaktif Rahmat Effendi.

Penahanan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) dan delapan tersangka lainnya diperpanjang selama 40 hari ke depan.

Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK memeriksa beberapa saksi yang berkaitan dengan tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi (RE) dan kawan-kawan.

Kasus dugaan korupsi Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi dan kawan-kawan kemungkinan akan terkena pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Reny Hendrawati.

KPK memeriksa tersangka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL) dan Lai Bui Min (LBM) alias Anen.

KPK akan mengembangkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.

KPK menjelaskan konstruksi perkara yang didapatkan usai mengamankan sejumlah dokumen proyek ganti rugi lahan saat penggeledahan di Bekasi, Jakarta, dan Bogor.

Dokumen-dokumen proyek ganti rugi lahan terkait penyidikan kasus Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) berhasil diamankan KPK.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengimbau pihak-pihak yang membela tersangka RE untuk menghentikan politisasi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

KPK menggeledah beberapa tempat di tiga lokasi dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengaku, memiliki banyak pekerjaan rumah (PR).

"Yang buruknya tidak boleh diulang, karena mencederai masyarakat di era demokrasi ini."